Pemerintah Tidak Ingin Lebaran jadi Pemicu Kenaikan Angka Positif Covid-19 Menko PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah tidak menginginkan Lebaran 2021 menjadi pemicu utama naiknya kasus Covid 19. Pemerintah sebelumnya telah meniadakan kegiatan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. "Tentu saja kita tidak ingin hari raya lebaran menjadi pemicu utama dari naiknya kasus," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (21/4/2021).

Meskipun mudik telah dilarang, Muhadjir tidak memungkiri kemungkinan terjadinya kenaikan kasus Covid 19. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap larangan mudik. "Bahwa kemungkinan akan ada kenaikan itu biasanya tak terhindarkan. Karena bagaimanapun tingkat ketidakpatuhan untuk mematuhi larangan mudik itu tidak 100 persen," ucap Muhadjir.

Momentum Lebaran, menurutnya, pasti dimanfaatkan banyak kalangan untuk mudik secara serentak dan berbondong bondong menuju kampung halaman. Sehingga, apabila mudik tidak dilarang, maka angka penularan Covid 19 akan lepas kendali. "Beberapa daerah mudik juga akan kelimpahan orang dan pasti akan lengah. Kumpul tanpa masker tidak tahu siapa yang sehat yang tidak sehat. Akan lengah dan ditumpang euforia lebaran hari raya itu," pungkas Muhadjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan pandemi Covid 19. Saat ini, kata Presiden Jokowi, penanganan pandemi sudah berada pada track yang benar. Indikatornya antara lain angka kasus positif harian Covid 19 yang menurun dan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami perbaikan.

Meski masih minus, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tumbuh pada 2021 setelah mengalami kontraksi pada 2020. “Pertumbuhan ekonomi kita di 2020 minus 2,1 persen. Kita hanya kalah dari RRT yang plus. Yang lainnya, AS, Jepang, Jerman, itu minus banyak,” ujar Jokowi, Selasa (20/4/2021). Sementara itu, kata Presiden, kasus harian Covid 19 terus menurun.

Presiden mengatakan kasus harian Covid 19 saat ini jauh menurun dibandingkan pada awal tahun 2021 yang sempat tembus 14 ribu (kasus harian). "Kasus positifnya itu sekarang 4.000 an sampai 5.000 an, ini jauh turun dibandingkan Januari Februari yang di atas 10.000,” kata Presiden. Presiden mengatakan penanganan Covid 19 yang terus membaik ini, harus terus dipertahankan. Jangan sampai kasus Covid 19 melonjak sehingga akhirnya mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Hal itulah kata Jokowi, mengapa pemerintah melarang mudik lebaran 2021 ini. Mobilitas warga, akan menyebabkan lonjakan kasus Covid 19 seperti yang terjadi pada libur panjang sebelumnya. Lonjakan kasus akan membuat pemerintah memperketat aktivitas sehingga berpengaruh pada upaya perbaikan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi sudah bagus, makanya asal jangan diganggu Covid 19 lagi,” ujar Jokowi. Presiden berharap masyarakat patuh untuk tidak mudik pada lebaran Idul Fitri 2021, agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid 19. Berdasarkan hasil survei, meski ada larangan mudik masih ada 11 persen masyarakat yang memaksakan untuk mudik.

"11 persen persentasenya, tapi kalau diangkakan jumlahnya besar, itu setara dengan 27 juta orang," katanya. Sementara itu bila tidak ada larangan, maka jumlah masyarakat yang mudik mencapai 33 persen. Pemerintah memprediksi bila tidak ada larangan mudik, maka kasus harian Covid 19 akan melonjak tajam. “Apalagi kalau tidak dilarang, hitung hitungan kami bakal ada 120.000 hingga 140.000 kasus Covid 19 per hari. Makanya ini (jumlah pemudik) harus terus ditekan,” ujar Presiden

Belajar dari pengalaman sebelumnya, pada saat libur panjang terjadi lonjakan kasus Covid 19, diantaranya: 1. Idulfitri 2020 (22 25 Mei) : Rata rata kasus harian naik 68 93 persen. 2. Libur Agustus 2020 (20 23 Agustus) :

Rata rata kasus harian naik 58 119 persen. 3. Libur Oktober 2020 (28 Oktober 1 November) Rata rata kasus harian naik 37 95 persen.

4. Libur natal tahun baru Rata rata kasus harian naik mencapai 37 78 persen. Pada libur Paskah 2 4 April 2021, pemerintah berlakukan larangan bepergian ke luar kota. Sisanya tidak terjadi peningkatan signifikan. Rata rata kasus harian meningkat sebesar 1.87 persen.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengingatkan Indonesia bisa seperti India jika masyarakatnya tetap nekat mudik. Rahmad merujuk pada situasi di India yang tengah mendapat serangan gelombang kedua Covid 19. Ada lonjakan kasus 100 ribu per hari dan korban meninggal mencapai 1.000 per hari. Dikabarkan juga, rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien.

"Untuk mencegah meledaknya kasus Covid 19 di Tanah Air, khususnya mendekati hari Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, bangsa Indonesia harus menjadikan kasus Covid 19 di India sebagai pelajaran. Sebab, jika masyarakat abai dan tak peduli terhadap protokol kesehatan, kasus di India bisa juga terjadi di Indonesia," ujar Rahmad, kepada wartawan, Selasa (20/4/2021). Meski pemerintah sudah memberikan larangan mudik bagi masyarakatnya, dia menilai tetap harus mewaspadai potensi mudik di luar ketentuan yang resmi. Sebab berkaca dari pengalaman sebelumnya, meski ada larangan tetap saja ada upaya masyarakat untuk mudik bersama.

Rahmad menegaskan perlu adanya langkah dan antisipasi nyata dari pemerintah pusat dan daerah, juga seluruh elemen masyarakat untuk mengindarkan ledakan Covid 19. "Caranya, ya dengan gotong royong. Masyarakat diharapkan sadar dan mau mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik ditahun ini. Karena sesungguhnya, kalau masyarakat abai terhadap ketentuan pemerintah, pandemi bisa meledak setiap saat," kata dia. "Selanjutnya kepada masyarakat dan pemerintahan desa maupun daerah tujuan mudik, perlu melakukan langkah langkah tegas, menghalau warga yang tetap nekat mudik bersama. Aparat desa bekerja sama dengan aparat keamanan negara harus berani melarang pemudik memasuki wilayah tujuan mudik. Bila tetap nekad, ya disuruh pulang kembali," imbuhnya.

Lebih lanjut, demi mengantisipasi pemudik yang nekad, Rahmad menuturkan pemerintah pusat dan daerah harus secara terus menerus mensosialisasikan apa resiko jika tetap memaksakan diri untuk mudik. Bila sosialisasi ini dilakukan secara masif kepada masyarakat serta ditambah adanya ancaman bahwa warga yang mudik ditolak, bisa jadi calon calon pemudik akan berpikir dua kali untuk mudik lebaran tahun ini. "Harus digarisbawahi, janganlah merasa pandemi sudah aman saat ini. Meski vaksinasi sudah dilakukan, tapi pandemi belum bisa dikendalikan. Sekali lagi, belajar dari kasus di India, ya pemerintah pusat dan daerah dan semua masyarakat jangan lengah, jangan abaikan protokol kesehatan. Pemerintah dan masyarakat tetap wajib melakukan 5 M. Lalu, bersama sama menjaga kampung masing masing. Dengan meningkatkan kewaspadaan dengan cara bergotong royong, saya kira kita bisa melalui pandemi. Indonesia tidak boleh seperti India," ungkap Rahmad.

"Dengan kesabaran dan kesadaran serta gotong ronyong yang kuat dari masyarakat melalui merayakan Idul Fitri di kotanya masing masing, tidak melakukan mudik serta beribadah merayakan di rumah bersama keluarga adalah modal dasar kita untuk bahu membahu membebaskan dari Covid 19 serta menjadi pertahaman kesehatan kita bersama," tandasnya. Diketahui, merujuk data Worldometer, Senin (19/4) jumlah kasus positif Covid di India sudah menembus 15,06 juta kasus. India kini menjadi negara dengan kasus Covid terbesar kedua didunia. Peringkat pertama masih Amerika Serikat (AS) dengan 32,4 juta kasus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.